Banyuwangi – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Banyuwangi dengah tegas menolak usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait wacana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ketua Umum PMII Banyuwangi, M. Haddadalwi Nasyafiallah, menyampaikan bahwa usulan Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau TNI merupakan usulan yang sangat keliru dan akan memicu problem baru.
Nasa menilai bahwa usulan agar Polri secara hierarki ditempatkan di bawah TNI merupakan bentuk kemunduran serta telah mengingkari semangat Reformasi 1998 yang ingin memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
“Usulan Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau TNI merupakan usulan yang keliru dan juga akan menimbulkan problem baru. Usulan ini juga merupakan bentuk kemunduran serta pengingkaran terhadap semangat Reformasi tahun 1998 yang ingin memisahkan Polri dari ABRI,” terang Nasa pada Sabtu (30/11/2024) malam.
Melihat sekarang bahwa Polri merupakan lembaga yang profesional dan independent, jauh dari intervensi dalam prosesi penegakan hukum. Ia khawatir jika usulan tersebut terjadi, maka akan berpotensi adanya intervensi politik dalam penegakan hukum.
“Kita semua khawatir, jika usulan Polri di bawah naungan Kemendagri atau TNI, maka akan berpotensi besar adanya intervensi politik dalam penegakan hukum,” pungkas Nasa.